AKTUALINDO.COM, PEKANBARU - Dewan Pengurus Daerah (DPD) Tingkat I, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Riau kembali menyampaikan pernyataan tegasnya
Bahkan, induk Organisasi itu secara Lantang memberikan Ultimatumnya, agar Pemerintah Daerah (Pemda), baik itu Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau maupun Pemerintah Kabupaten atau Kota se-Provinsi Riau untuk tidak sembarangan dalam menjalankan Tugas Fungsi dan Kewenangannya.
"Saat ini sudah masuk musim Politik. Kontestasi Pemilihan Umum sudah mau dimulai. Sebagaimana pengalaman sebelumnya, ada saja pejabat di Pemda yang menyalahgunakan kewenangannya, yakni Mengeluarkan Bantuan Sosial (Bansos), Dana Hibah, Dana Taktis, Dana maupun Anggaran Tak Terduga (BTT) hingga Bantuan lainnya. Alih-alih dalam rangka menjalankan Peran Sosial Kemasyarakatan, ternyata justru bermuatan Kepentingan Politik" ujar Larshen Yunus.
Ketua DPD KNPI Provinsi Riau itu memastikan, bahwa pihaknya segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) yang independen, guna memantau Praktek Haram seperti itu.
"Kami contohkan saja di Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Riau. Kami mensinyalir adanya Praktek Haram dalam aspek Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan. Terutama bagi Organisasi Karang Taruna. Publik sudah mengetahui, bahwa Pimpinan dari Organisasi tersebut adalah Anak Kandung Gubernur Riau, hingga tidak salah kalau masyarakat Curiga dengan Pola Pembinaan dari Dinsos itu sendiri. Seperti terkesan adanya perlakuan anak kandung dan anak tiri" tutur Ketua KNPI Riau Larshen Yunus.
Aktivis Anti Korupsi Jebolan Sekolah Vokasi Mediator dari PMI Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta itu menegaskan, agar seluruh Masyarakat Sipil bersama-sama memantau Kinerja Pemerintah Daerah. Jangan sampai adanya Pembiaran terhadap para Pejabat yang berbuat Dosa.
"Ayo bapak ibu Masyarakat se-Provinsi Riau! Peduli dan Proaktiflah. Mari bersikap! Lakukan perlawanan. Segera Laporkan terhadap apa saja yang mencurigakan. Pemda kita harus bersih. Katakan tidak pada Korupsi, Kolusi dan Nepotisme" ajak Larshen Yunus.
Hingga berita ini diterbitkan, Rabu (31/5/2024) Ketua DPD KNPI tingkat Provinsi termuda se-Indonesia itu kembali mengingatkan, agar seluruh Stackholder tetap bekerja Jujur dan Takut akan Tuhan. Karena dengan demikian, maka Hukum Karma tidak akan menghampiri si Pelakunya. (*)PELANBARU-- Dewan Pengurus Daerah (DPD) Tingkat I, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Riau kembali menyampaikan pernyataan tegasnya.
Bahkan, induk Organisasi itu secara Lantang memberikan Ultimatumnya, agar Pemerintah Daerah (Pemda), baik itu Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau maupun Pemerintah Kabupaten atau Kota se-Provinsi Riau untuk tidak sembarangan dalam menjalankan Tugas Fungsi dan Kewenangannya.
"Saat ini sudah masuk musim Politik. Kontestasi Pemilihan Umum sudah mau dimulai. Sebagaimana pengalaman sebelumnya, ada saja pejabat di Pemda yang menyalahgunakan kewenangannya, yakni Mengeluarkan Bantuan Sosial (Bansos), Dana Hibah, Dana Taktis, Dana maupun Anggaran Tak Terduga (BTT) hingga Bantuan lainnya. Alih-alih dalam rangka menjalankan Peran Sosial Kemasyarakatan, ternyata justru bermuatan Kepentingan Politik" ujar Larshen Yunus.
Ketua DPD KNPI Provinsi Riau itu memastikan, bahwa pihaknya segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) yang independen, guna memantau Praktek Haram seperti itu.
"Kami contohkan saja di Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Riau. Kami mensinyalir adanya Praktek Haram dalam aspek Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan. Terutama bagi Organisasi Karang Taruna. Publik sudah mengetahui, bahwa Pimpinan dari Organisasi tersebut adalah Anak Kandung Gubernur Riau, hingga tidak salah kalau masyarakat Curiga dengan Pola Pembinaan dari Dinsos itu sendiri. Seperti terkesan adanya perlakuan anak kandung dan anak tiri" tutur Ketua KNPI Riau Larshen Yunus.
Aktivis Anti Korupsi Jebolan Sekolah Vokasi Mediator dari PMI Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta itu menegaskan, agar seluruh Masyarakat Sipil bersama-sama memantau Kinerja Pemerintah Daerah. Jangan sampai adanya Pembiaran terhadap para Pejabat yang berbuat Dosa.
"Ayo bapak ibu Masyarakat se-Provinsi Riau! Peduli dan Proaktiflah. Mari bersikap! Lakukan perlawanan. Segera Laporkan terhadap apa saja yang mencurigakan. Pemda kita harus bersih. Katakan tidak pada Korupsi, Kolusi dan Nepotisme" ajak Larshen Yunus.
Hingga berita ini diterbitkan, Rabu (31/5/2024) Ketua DPD KNPI tingkat Provinsi termuda se-Indonesia itu kembali mengingatkan, agar seluruh Stackholder tetap bekerja Jujur dan Takut akan Tuhan. Karena dengan demikian, maka Hukum Karma tidak akan menghampiri si Pelakunya. ( Rilis Resmi KNPI DPD Riau )
Tidak ada komentar:
Posting Komentar